Surat Relaas Panggilan Sidang Terindikasi Disabotase, Istri Anggota Dewan Minta Pengadilan Agama Kota Probolinggo Tegas

Newwartaindonesia.com/Probolinggo - Mendapat perlakuan diluar kewajaran dari sosok yang selama ini menjadi pendamping hidupnya, membuat Aryuni Wulan Pratiwi mengambil sikap demi mendapatkan keadilan. 

Seperti diketahui jalinan suami istri selama bertahun tahun antara Aryuni dan ZF terancam kandas setelah ZF menggugat cerai talak istrinya (Aryuni) di Pengadilan Agama kota Probolinggo tertanggal 08 Januari 2026 dan teregister dengan Nomor : 36/Pdt.G/2026/PA.Prob. dan saat ini masih dalam proses

Gugatan cerai oleh ZF ini sebenarnya tidak diketahui oleh Aryuni selaku istri. Persoalan mencuat ketika istri anggota DPRD kota Probolinggo tersebut (Aryuni Wulan Pratiwi) mendapatkan surat relaas panggilan dari Pengadilan Agama setempat. 

Ironisnya informasi atas pemanggilan untuk menghadiri persidangan di PA ini diterima oleh Aryuni terkesan sangat mendadak, pasalnya yang bersangkutan tidak pernah menerima secara fisik surat yang dimaksud. Bahkan istri anggota Legislatif dari fraksi PPP ini justru mendapatkan informasi jika suaminya (ZF) mengajukan permohonan cerai talak ke PA kota Probolinggo dari kerabatnya yang mengakses info dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) per tanggal 15 Januari 2026.

Upaya mencari informasi terkait surat tersebut dilakukan oleh Aryuni dengan menanyakan ke unit pelayanan Pengadilan Agama  dan mendapatkan penjelasan jika surat yang dimaksud telah diterima oleh sosok yang mengaku sebagai rekan kerja termohon (Aryuni). Selain menanyakan ke PA, wanita tersebut juga mendatangi kantor Kelurahan tempat tinggalnya (Mayangan). Dari pihak Kelurahan, Aryuni mendapatkan penjelasan jika surat tersebut diterima A, yang diketahui sebagai Ketua LPM. Mirisnya saat A ditanyakan tentang surat tersebut, justru A mengatakan jika dirinya hanya menuruti perintah ZF, sesuatu yang menimbulkan kekecewaan.

Atas kejadian tersebut, selanjutnya termohon (Aryuni Wulan Pratiwi) berkirim surat ke Pengadilan Agama setempat sebagai bentuk klarifikasi atas kejadian yang jelas merugikan dirinya dan meminta PA mengambil sikap agar marwah peradilan tetap konsisten tanpa bisa dikontrol pihak lain yang mempunyai kuasa dan kepentingan.

Yang jelas dalam kasus ini, diduga ada indikasi sabotase atas surat relaas panggilan  dari PA ini. Hal ini juga ada kesamaan keterangan saat Humas PA kota Probolinggo  dikonfirmasi menyangkut persoalan tersebut.  Bisa jadi upaya indikasi sabotase ini mempunyai tujuan tertentu, putusan dapat dilakukan pengadilan (diputus Verstek) tanpa dihadiri tergugat atau termohon).

Kejadian ini jelas menerapkan kondisi tidak semestinya yang biasa disebut Abuse of Power , yakni penyalahgunaan kekuasaan dari seseorang yang memiliki otoritas atau posisi berwenang untuk menggunakan kekuasaannya secara tidak semestinya, melampaui batas kewenangan yang diberikan, untuk keuntungan pribadi atau kelompok, merugikan pihak lain, atau bertentangan dengan tujuan hukum dan etika yang berlaku. 

Dapat juga tindakan ini mengarah pada Obstruction of justice yakni tindakan pidana yang secara sengaja menghambat, merintangi, atau mengintervensi proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, untuk menggagalkan keadilan atau melindungi pelaku kejahatan. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti menyembunyikan tersangka, menghilangkan barang bukti, memberi keterangan palsu, menyuap saksi, atau membocorkan informasi penyidikan. Di Indonesia, perbuatan ini diatur dalam KUHP (Pasal 221) dan UU Tipikor, dan dianggap serius karena merusak integritas sistem peradilan.

Gugatan yang dipicu adanya dugaan perselingkuhan ini cukup menarik untuk diikuti, termasuk  upaya yang akan dilakuan oleh termohon yang juga siap membuktikan kebalikan dalil permohonan, termasuk didalamnya menuntut hak hak dirinya serta anaknya yang selama ini tidak mendapatkan nafkah yang layak. (Nir)