Jalan Terjal Untuk Koordinasi Pelaporan di Polres Probolinggo Kota

Newwartaindonesia com Probolinggo - Sikap Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, Iptu Zaenal Arifin, kembali menuai sorotan. Pasalnya, perwira dengan dua balok di pundaknya itu  terkesan alergi terhadap kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Seperti yang dialami oleh Berbudi Bawa Laksana Ketua LPLH TN (Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup Tapal Nusantara) Probolinggo Raya, Senin (13/10/2025).

"Padahal saya kesana untuk menanyakan perihal laporan tindak pidana korupsi yang telah kami layangkan beberapa minggu lalu," ungkap pria yang kerap disapa Didit Laksana.

Didit sangat menyayangkan sikap acuh Kasat Reskrim Zaenal. Sebab, sebagai seorang perwira kepolisian, seharusnya seorang Kasat Reskrim mau untuk berkomunikasi dengan siapa saja. "Saya datang untuk berkoordinasi, bukan cari masalah, apalagi meminta-minta, karena saya sudah berkomunikasi melalui pesan singkat whatsapp sejak 4/10, tapi tidak ada respon," lanjutnya.

Bahkan, lanjut Didit, dengan sikap Kasat Reskrim yang terkesan menghindar, memunculkan berbagai asumsi negatif. "Akhirnya kami berpikiran apakah dia sengaja menghindar karena laporan yang saya layangkan tidak akan ditindak lanjuti, atau karena hal apa ?" ungkapnya.

Didit berharap koordinasi ini dapat membuka tabir tentang pengrusakan lingkungan hidup utamanya area hutan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Untuk memastikan pengaduan LPLH TN tersebut, Didit mendatangi  Bagian Sium Polres Probolinggo Kota untuk mengetahui tentang keberadaan Surat Pengaduannya. Dan keterangan dari Sium mengatakan surat sudah turun ke Sat Reskrim.

"Setelah tidak berhasil bertemu Kasat, saya ke Bagian Sium untuk menanyakan perihal surat itu, terbyata sudah masuk ke Satreskrim," terang Didit Laksana.

Sampai berita ini naik tayang, Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota belum bisa dihubungi.

Ketua LPLH TN Probolinggo Raya pada saat itu, akan menyerahkan bukti bukti pendukung atas pengaduannya. Dalan laporan itu disebutkan bahwa diduga PT. UPG telah melakukan tindak pidana korupsi pertambangan. Selain PT. UPG ada beberapa perusahaan tambang yang diduga juga melakukan tindakan korupsi pertambangan, diantaranya CV. Melangkah Maju, CV. Empat Putra Mandiri Sejati, CV. Watu Jaya Makmur,  PT. Punokawan Gali Sejahtera.

Diharapkan APH dapat melakukan penindakan apabila pangaduan tersebut dapat dibuktikan. (TIM)